Jambi22.com – DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) lintas Komisi lll dan Komisi l terkait dampak lingkungan keberadaan stockpile batu bara dan klarifikaai terhadap perizinan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi lll Umar Faruq, di ruang A DPRD Kota Jambu. Selasa (10/02/2026).
Umar Faruq menyampaikan bahwa terkait polemik stockpile batubara PT SAS di kawasan Aur Kenali, inti dari pertemuan hari ini mengakomodir permintaan maayarakat yang terdampak dari kegiatan PT SAS. “ada 4 rekomendasi yang dimintak dan itu sudah kami janjikan nanti akan berkomunikaai dengan Pemerintah kota,” ujarnya.
Sementara itu Joni Ismed Selaku Anggota DPRD Kota Jambi menyampaikan bahwa Inti dari persoalan ini adalah keberadaan PT SAS izinnya pertanian bukan stockpile batu bara, maka laksanakanlah sesuai izinnya.
“mungkin bisa untuk stok pertahanan pangan silakan kalau batu bara kami tolak karena dampaknya luar biasa. Kota Jambi itu bukan daerah tambang batu bara, jangan jadikan Kota Jambi sebagai Stockpile batu bara karena tidak ada untungnya bagi rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD akan terus mengkoordinasikan masalah ini dengan Pemkot Jambi, Pemprov, dan pemerintah pusat. “Kami mintak kepada Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan ini segera dan menyurati Presiden RI dan juga memintak kepada KPK untuk memeriksa semua perizinan ini, mungkin dari regulasi itu ada indikasi yang lain, karena disitu ada 40ribu masyarakat yang terdampak dan 2 kampus besar UNJA dan UIN STS ini kader bangsa semua yang harus dilindungi,” Terangnya.
“Kita merekomendasikan nanti beroordinasi dengan pemerintah kota untuk segerak aktif, kita juga akan menyurati Presiden RI, Kementerian dan DPR RI untuk segera meninjau bila perlu dibatalkan segera dalam waktu sesingkat-singkatnya karena keuntungannya tidak ada sama sekali,” Tegas Joni Ismed.
Erven selaku warga yang terdampak menyampaika memintak kepada DPRD Kota Jambi agar DPRD merekomendasikan bahwa pembangunan Stockpile tidak bersesuaian dengan RT/RW untuk Kota Jambi. “Yang kedua kita mintak fungsi legislatif dan fungsi pengawasan dari DPRD Kota Jambi terkait dengan masih berjalannya beberapa aktifitas Stockpile yang terkait dengan CSR,”terangnya.
Discussion about this post